Perlu Paradigma Baru untuk Kualitas Air

Ditulis oleh Dony Iqbal
 
Bandung, 31/10/2018 - Pencemaran di Sungai Citarum merupakan potret buram masa depan ketersediaan air.
 
Selain sampah dan limbah, degradasi kawasan hutan turut menambah kompleksnya permasalah di Citarum selama puluhan tahun.
 
Kini, kelangkaan air jadi ancaman serius bagi sebagian penduduk Jawa Barat dan 80% DKI Jakarta.
 
Pencemaran Sungai Citarum tak cuma berdampak langsung pada keseimbangan ekologis dan ketersediaan air bersih bagi puluhan juta warga.
 
Degradasi kualitas sungai juga ikut mengancam kemampuan operasional pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air Sungai Citarum.
 
Peningkatan lahan kritis akibat perubahan tata guna lahan yang buruk ikut memicu kerusakan sumber-sumber air.
 
Kondisi ini menyebabkan penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas ketersediaan air.
 
Waduk Cirata yang merupakan rumah bagi Pembangkit Listrik Tenaga Air terbesar se-Asia Tenggara menjadi salah satu yang terkena dampak kerusakan Citarum.
 
Penurunan kualitas air yang diakibatkan zat-zat kimia berbahaya menurut Asisten Analis Hidrologi dan Sedimentasi PJB Jatiluhur, Farid Al Rasyid, membuat daya tahan infrastruktur kelistrikan lebih rentan terkena korosi.
 
Kondisi ini diperparah dengan level sedimentasi yang terjadi setiap tahunnya.
 
Laju sedimentasi tahunan di Waduk Cirata rata-rata mencapai 5,6 juta meter kubik per tahun.
 
Tingkat sedimentasi yang tak bisa dibendung ini berimplikasi pada kemampuan menyimpan air waduk.
 
Hasil pengukuran terakhir pada 2017, volume tampung debit air di Cirata tinggal mencapai 1,7 miliar meter kubik.
 
Dengan kata lain, kemampuan tampung Cirata telah menyusut sekitar 300 juta meter kubik ketimbang saat bendungan ini didirikan 30 tahun lalu.
 
Saat itu, bendungan berukuran 6.200 hektar ini sanggup menampung dua miliar meter kubik air.
 
Artinya, laju penyusutan daya tampung air Waduk Cirata mencapai 100 juta meter kubik setiap satu dekade.
 
“Penyebabnya banyak hal, ada faktor eksternal yaitu seperti pencemaran,” kata Farid.
 
Penurunan kualitas dan daya tampung air berimplikasi pada munculnya potensi penurunan masa guna Waduk Cirata yang berfungsi sebagai pengatur banjir dan pembangkit listrik untuk Jawa, Bali dan Madura.
 
Usia waduk yang semula diproyeksikan bisa bertahan selama satu abad sangat mungkin menyusut jika penurunan kualitas air dan laju sedimentasi tak dibendung.
 
Jika tak ingin kehilangan aset yang dikelola dibawah PT. PLN Persero ini, pemerintah harus bisa mengatasi tiga persoalan limbah pabrik, limbah pembuangan TPA Sarimukti, dan keramba jaring apung (KJA) yang menurut Farid menjadi penyumbang terbesar pelemahan kemampuan Cirata.
 
“Kalau untuk jumlah kerugian materi, kami belum menghitung secara merinci. Yang jelas, sudah banyak perubahan,” ujar Farid.
 
Persoalan KJA ini diakui atau tidak menjadi salah satu perkara yang perlu segera diselesaikan.
 
Banyaknya kerangka jaring yang digunakan sebagai perangkap ikan berpengaruh pada kualitas air yang makin memburuk.
 
Berat kerangka jaring yang bisa mencapai satu ton bahkan lebih membuat volume air yang tertampung makin berkurang.
 
Sampah-sampah bekas pakan ikan yang tak termakan juga menjadi material sedimen dan memicu pertumbuhan eceng gondok yang kian ganas memakan ruang.
 
Hasil pendataan petugas Sektor 12 Citarum Harum, jumlah KJA yang terdapat di Cirata mencapai 98.139 petak.
 
KJA tersebut tersebar di Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, dan Cianjur. Jumlah ini jauh lebih banyak ketimbang 77.539 keranda apung berdasarkan data Desember 2016.
 
Sementara merujuk pada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 tahun 2002, kuota yang diizinkan bagi budidaya ikan di Waduk Cirata hanya 12.000 petak.
 
Untuk menangani banyaknya KJA ilegal yang beroperasi, Dansektor 12 Citarum Harum, Kolonel Satriyo Medi Sampurno mengatakan pihaknya telah melakukan upaya penertiban.
 
Upaya ini dimulai dengan melakukan sensus komunal untuk mengetahui jumlah aktual dan pemilik KJA di Cirata.
 
Hasil sensus menunjukkan, kebanyakan keramba apung yang beroperasi di Waduk Cirata dimiliki pemodal besar.
 
Untuk memperkecil jumlah KJA di kawasan waduk, Satgas Citarum Harum memberlakukan bea keramba bergantung jumlah kepemilikan.
 
Mereka yang memiliki KJA di atas 200 unit dibebani bea setoran sebesar 30 persen, 25 persen untuk pemilik 101-199 keramba, dan 20 persen bagi pemilik 21-100 keramba. Bea tak berlaku bagi petani kecil yang memiliki keramba di bawah 20 unit.
 
Ditargetkan pada akhir 2018 sebanyak 12.000 petak KJA bisa ditertibkan. Namun praktik penertiban keramba ini menghadapi pelbagai persoalan di lapangan.
 
Tak sedikit di antara pemilik KJA ini mengaktifkan kembali keramba yang mereka miliki.
 
Padahal, saat sensus berlangsung, keamba-keramba apung tersebut dikategorikan nonaktif lantaran tak pernah lagi digunakan dalam kurun waktu cukup lama.
 
Tak sedikit pula para pemilik KJA yang rela bermain kucing-kucingan dengan cara memindahkan lokasi keramba yang sebelumnya telah terdeteksi.
 
Sambil menyasar target operasi untuk ditertibkan, petugas terus melakukan sosialisasi guna menanamkan pemahaman aturan pemerintah yang mesti ditaati para petani.
 
“Penertiban KJA menjadi prioritas dilihat dari kondisi kualitas air kita. Banyak ikan yang mabuk, akhirnya mereka menjual lelang ikan mabuk itu. Jadi itu kerugian bagi masyarakat kalau mereka berkokoh mempertahankan,” kata Satriyo.
 
Metode penerapan persentase bea berdasarkan jumlah kepemilikan diambil guna meredam resistensi petani kecil dan mendedahkan asas keadilan.
 
Upaya lain yang dilakukan, Satgas Citarum Harum juga telah mempersiapkan lahan bioflok alias budidaya ikan di darat.
 
Mereka bekerjasama dengan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sejumlah perusahaan pakan ikan swasta untuk merealisasikan subprogram alih profesi tersebut.
 
Lokasi bioflok yang dipilih tersebar di tiga lokasi, antara lain Babakan Garut (Cianjur), Margaluyu (Bandung Barat), dan Pasirjambu (Purwakarta).
 
Lantaran masih berstatus uji coba, tingkat keberhasilan program ini bakal dievaluasi setiap tahun.
 
“Mudah-mudahan ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mereka. Kalau petani di air kan mereka tinggal pindah. Kemampuan untuk di darat saya kira enggak akan terlalu lama kita melatih, mendampingi mereka. Itu yang sementara ini bisa kita wujudkan” katanya.
 
Upaya alih profesi para petani keramba di Cirata ini sebetulnya bukan-lah hal yang baru.
 
Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat telah mendorong para petani beralih profesi membudidayakan ikan hias dan ikan konsumsi di lahan darat.
 
Klaim petugas UPTD Pengawasan Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan Jabar DKP Provinsi Jabar, Endang, sejumlah program alih profesi ini telah dianggap berhasil.
 
Keberhasilan siasat diversifikasi usaha ini telah terjadi sejak masa perjalanan program Citarum Bestari.
 
Upaya alih profesi dari keramba menuju bioflok diharapkan bisa menggantikan usaha jaring apung di masa yang akan datang.
 
Pemprov Jabar mengaku siap mendorong upaya alih profesi petani keramba Cirata ini meskipun jika merujuk pada aturan, wewenang pembudidayaan ikan sudah menjadi tanggungjawab pihak kabupaten kota.
 
“Akan kita wadahi walaupun untuk budidaya sudah menjadi kewenangan kota kabupaten, tapi tetap provinsi tidak akan tinggal diam. Kita sama-sama, lah. Karena ini ada di tingkat provinsi, maka Dinas Kelautan dan Perikanan akan memberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat,” kata Endang.
 
Untuk menghindari kerusakan lebih jauh kondisi Waduk Cirata akibat menjamurnya penangkapan ikan melalui keramba apung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman juga telah memberi tugas kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengkaji ulang pemberian izin kawasan waduk sebagai lokasi penangkapan ikan dengan keramba apung.
 
Namun kajian dan evaluasi baru akan dilakukan selepas penertiban KJA agar hasil telaah bisa dilakukan secara lebih komprehensif.